KalbarOnline, Pontianak – Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menerima delegasi dari Amerika Serikat (AS) yang terdiri atas anggota senat, periset, hingga pengusaha. Moeldoko mengungkap pandangan periset AS yang menyebut tanaman kratom tidak masuk golongan psikotropika.
“Ada pandangan dari BNN bahwa kratom masuk dalam psikotropika, tapi tadi dari peneliti United States bilang tidak seperti itu. Hasil risetnya kita sedang minta untuk mengonfirmasi agar tidak jadi sesuatu yang diperdebatkan terus-menerus. Agar ada kepastian,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (08/08/2022).
Moeldoko mengatakan pertemuan itu membahas tiga hal tentang kratom. Menurut Moeldoko, kratom tidak memiliki isu lingkungan.
“Intinya membicarakan soal kratom, ternyata itu memiliki tiga nilai. Satu, nilai kesehatan, berikutnya nilai ekonomi yang besar, yang ketiga lingkungan. Karena dengan kratom itu bisa menjadi lingkungan itu akan terjaga,” ujar Moeldoko.
Moeldoko dan delegasi AS sepakat untuk mengembangkan riset bersama. Riset bakal melibatkan perguruan tinggi di Kalbar serta periset dari AS dan Indonesia.
“Kemudian dari sisi tata niaga, kami akan undang kementerian/lembaga terkait agar isu kratom yang terjadi di Amerika, yaitu dari sisi produknya ada bakteri-bakteri yang harus diberesin agar steril pada saat diekspor,” imbuhnya.
Moeldoko menjelaskan, kratom masih menjadi perdebatan di Indonesia dari sisi regulasi. Dia juga sudah menggelar rapat dengan sejumlah pihak mengenai kontroversi kratom itu.
“Berikutnya dari sisi regulasi juga harus ada kesepakatan karena di Indonesia sendiri persoalan kratom masih debatable. Walaupun saya sudah melakukan rapat bersama antara BPOM, BNN, dan pemda,” tutur Moeldoko.
Lebih lanjut Moeldoko menegaskan, pada intinya kratom memiliki pengaruh yang sangat besar bagi masyarakat lokal. Dia ingin komoditas kratom diatur lebih baik.
“Karena masyarakat di sana hidup dari kratom, ratusan ribu yang tergantung dengan kratom. Untuk itu, yang diperlukan ke depan adalah bagaimana ada regulasi yang memastikan bahwa kratom jadi sebuah komoditas yang diatur dengan baik,” ujarnya.
Sepakat Jadi Komoditas Ekspor
Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi tawaran kerjasama untuk mengembangkan kratom sebagai tanaman herbal komoditas ekspor yang bermanfaat untuk kesehatan.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa tawaran kerjasama ini diinisiasi oleh American-Indonesian Chamber of Commerce, American Kratom Association (AKA) dan Koperasi Produsen Anugerah Bumi Hijau (KOPRABUH). Dia mengatakan, bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa kratom bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi kedua negara.
“Oleh karenanya, kami sepakat menjadikan kratom sebagai komoditas ekspor. Ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan karena dalam Permendag Nomor 18 tahun 2021, kratom tidak termasuk barang yang dilarang ekspor,” ujarnya, dikutip melalui rilis resmi KSP, Senin (08/08/2022).
Meski begitu, Moeldoko tidak memungkiri bahwa masih ada perbedaan pendapat tentang kratom utamanya karena Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mengkategorikan kratom sebagai zat adiktif.
“Perlu ada joint research antara institusi pendidikan Amerika Serikat dan Indonesia. Penyebabnya, AS khususnya Universitas John Hopkins, sudah lama melakukan riset tentang kratom, sedangkan Indonesia punya barangnya. Harapannya, kolaborasi riset ini akan bermanfaat bagi dunia,” ujar Moeldoko.
Sementara itu, Senator Curt Bramble dari negara bagian Utah menyatakan, bahwa kratom telah menjadi salah satu komoditas penting di Amerika Serikat–sebagai salah satu obat yang mampu mengurangi rasa sakit dan mengurangi gangguan kecemasan, pengganti opium yang sangat adiktif.
“Kratom adalah produk alami yang aman, namun tantangannya adalah kratom sering sekali terkontaminasi oleh bakteri E. Coli, Salmonella dan logam berat. Jadi saya harap dari pertemuan ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang sama tentang kratom,” kata Bramble.
Dia berharap akan ada regulasi di Indonesia untuk menjamin keamanan kratom yang akan diekspor ke Amerika Serikat.
Sekadar informasi, Kratom sendiri merupakan tanaman tropis yang banyak ditemui di wilayah Malaysia, Thailand dan Indonesia. Tanaman herbal ini pun banyak tumbuh di Kalimantan, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
Masyarakat Kalimantan Barat mulai membudidayakan tanaman yang mampu tumbuh di daerah rawa ini sejak 2010. Saat ini, luas lahan kratom di Kalimantan Barat adalah seluas 11.384 Ha dengan yang tersebar di 23 kecamatan dan 282 desa. Sebanyak 200,000 kepala keluarga di Provinsi Kalbar sangat bergantung dengan industri kratom.
Indonesia pun diketahui masih belum memiliki regulasi tentang tata niaga dan tata kelola kratom. Padahal, kratom diyakini merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup besar dan berpotensi mendatangkan keuntungan ekonomi bagi negara.
Gubernur Kalbar Harap Kratom Tak Dilarang
Kendati masih dalam proses pengujian di laboratorium, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengharapkan agar aktivitas pertanian daun kratom di Kalbar tidak dilarang.
“Kalau kratom itukan waktu kunjungan terakhir Pak Menteri (Pertanian) di Kalbar, beliau katakan bahwa kratom masuk tanaman jenis obat. Hanya kita masih menunggu hasil lab yang benar bagaimana. Saya lebih cenderung (kratom) tidak dilarang, tapi diatur tata niaganya,” ungkap Sutarmidji, Rabu 27 Juli 2022.
Hal itu disampaikan Sutarmidji di sela-sela Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, di Hotel Harris Pontianak.
Selain meminta adanya pembolehan itu, Sutarmidji juga berharap agar tata niaga kratom dapat diatur sedemikian rupa, dibuatkan kerjasama dengan berbagai negara, sehingga dapat memudahkan petani untuk melakukan ekspor.
“Kapuas Hulu diminta untuk menjaga Betung Karihun dan Danau Sentarum. Eropa dan Amerika butuh hutan tropis yang lestari. Kita jaga hutan, tapi mereka harus beli produk kita (kratom) langsung,” jelasnya.
“Ada senator Amerika sudah datang ke sana (Kapuas Hulu) dia siap membangun pabrik pengolahan kratom. Karena mereka (Amerika) masih bisa menerima (kratom). Hanya saja kita (dari BNN) akan melarang di tahun 2023,” terang Sutarmidji.
Menurut informasi yang dia terima, kalau tanaman kratom itu memiliki zat adiktif 4 kali lipat dibanding ganja. Tapi faktanya kata Sutarmidji, selama ini masyarakat yang mengkonsumsi daun kratom, baik-baik saja.
“Nyatanya tidak membuat orang berhalusinasi. Ini jadi tantangan bagi pihak laboratorium. Kemarin ada pihak dari Jepang, saya minta itu diteliti, mereka siap membantu penelitian sebagai CSR mereka, supaya kratom itu jangan ditebang,” katanya.
“Bayangkan, Kapuas Hulu itu ada 20 juta pohon kratom, kalau itu ditebang, gundul itu Kapuas Hulu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus memperjuangkan kratom untuk dilegalkan pemerintah.
Hal itu disampaikan Bupati Fransiskus menyusul responnya terhadap pernyataan Badan Nasional Narkotika yang menyatakan bahwa kratom lebih banyak mudharat dan berbahaya untuk dikonsumsi.
Secara tegas, Fransiskus menyampaikan, kalau pernyataan tersebut telah membuat petani kratom dan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang menggantung hidupnya pada kratom menjadi bingung dan khawatir. Padahal belum ada kajian mendalam maupun temuan ilmiah yang menyatakan kratom berbahaya untuk dikonsumsi.
“Sikap kita selaku Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus memperjuangkan kratom, kita melihat berapa banyak petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu, apalagi kratom ini salah satu mata pencaharian masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu,” kata bupati kepada wartawan, usai menghadiri Sidang Paripurna di DPRD Kapuas Hulu, Selasa, 21 September 2021 lalu.
Orang nomor satu di Bumi Uncak Kapuas ini memastikan, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan terus menyuarakan kratom kepada pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
“Permasalahan kratom ini sudah kita sampaikan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama kita perjuangkan kratom ini,” ucap pria yang akrab disapa Bang Sis itu.
Bupati Sis lalu menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam mengenai kratom yang akan dilarang total pada tahun 2023 mendatang. Pihaknya akan menuntut solusi dari pemerintah pusat untuk mencarikan komoditas pengganti kratom.
“Kita meminta kepada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan semua stakeholder, ketika nanti kratom dilarang total pada 2023, agar dapat mencarikan pengganti alternatif kratom bagi ratusan ribu masyarakat Kapuas Hulu yang menggantung hidupnya pada kratom,” tegasnya. (Jau)
Comment