KalbarOnline, Pontianak – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Barat (Kalbar) berhasil mencatatkan capaian yang sangat positif sepanjang tahun 2022. Dimana dari target pendapatan sebesar Rp 5,65 triliun, realisasinya mencapai Rp 6,09 triliun atau sebesar 107,80 persen.
Kepala Bapenda Provinsi Kalbar, Mohammad Bari mengungkapkan, pendapatan keseluruhan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2022 tercapai dengan realisasi yang baik.
“Ini tidak terlepas dari komitmen Bapak Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam upaya meningkatkan realisasi pendapatan,” ungkap Bari kepada awak media, Kamis (05/01/2023).
Adapun pendapatan keseluruhan Kalbar pada 2022 berada pada angka 107,80 persen, atau dengan capaian realisasi lebih dari Rp 6,09 triliun dari target sebesar Rp 5,65 triliun. Bari pun mengatakan, kalau capaian pendapatan daerah pada 2022 menunjukkan hal yang sangat baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Pada 2022 ini untuk pendapatan keseluruhan kita (Kalbar) berada pada angka 107,80 persen,” katanya.
Bari lantas menjelaskan komponen pendapatan yang disumbang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, yakni PAD yang realisasinya mencapai 111,48 persen, atau sebesar Rp 3,21 triliun dari target Rp 2,88 triliun.
Komponen PAD sendiri, jelas Bari, terbagi lagi menjadi pajak daerah dengan realisasi 110,12 persen, atau sebesar Rp 2,67 triliun dari target Rp 2,42 triliun. “Dibandingkan tahun lalu kami dapat meningkatkan PAD sebesar Rp 700 miliar,” katanya.
Adapun sektor-sektor penyumbang pajak daerah yang berhasil mencapai realisasi over target, pertama ada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dengan capaian 108,86 persen, atau Rp 732 miliar dari target Rp 672 miliar. Lalu yang kedua, ada Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dari target Rp 661 miliar realisasinya berhasil mencapai Rp 801 miliar atau 121,21 persen.
Selanjutnya Pajak Air Permukaan (PAP), dari target Rp 16 miliar, berhasil tercapai Rp 20 miliar atau 125,03 persen. Lalu pajak rokok dari target Rp 380 miliar, berhasil mencapai realisasi Rp 426 miliar atau 111,98 persen.
“Kemudian selain pajak daerah, ada retribusi daerah, kami juga over target 153,78 persen, dari target Rp 9,31 miliar, realisasi berhasil mencapai Rp 14,32 miliar. Ini capaian yang memuaskan pada tahun 2022,” ucap Bari.
Capaian itu semua menurut Bari tak terlepas dari komitmen Gubernur Kalbar yang selalu mendorong Bapenda untuk berkinerja lebih baik, serta selalu mendorong optimalisasi dari realisasi pendapatan daerah di Kalbar. Jika melihat tren ke depan, lanjut dia, pada 2023 ada peningkatan target hampir di semua mata pajak.
“Kami optimis pada 2023 kami akan terus berupaya dan paling tidak bisa mencapai pada 2022 bahkan akan lebih baik. Kami terus berupaya untuk menggali potensi yang ada baik pajak daerah dan lainnya. Termasuk dana transfer kami selalu berkomunikasi ke kementerian,” pungkasnya.
Pertahankan yang Sudah Baik
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji tak memberikan target yang muluk untuk peningkatan dari aspek keuangan dan pendapatan daerah pada tahun 2023 ini. Menurutnya, jika posisi keuangan dan pendapatan daerah sama dengan tahun 2022 saja, itu sudah cukup baik.
“Saya berharap 2023, dari aspek keuangan, pendapatan, bisa seperti di tahun 2022,” kata Sutarmidji diwawancarai usai menghadiri rapat evaluasi capaian kinerja Pemprov Kalbar tahun 2022, di Ruang Analisis Data Kantor Gubernur Kalbar, Senin (02/12/2022).
Ia menyampaikan, bahwa pada tahun 2022 kemarin, Pemprov Kalbar telah berhasil masuk dalam urutan ke-4 se-Indonesia dari sisi persentase pendapatan oleh Depdagri. Ia berharap, jika posisi ini dapat dipertahankan, apalagi ditingkatkan, maka akan lebih baik.
“Kita penilaian dari Depdagri itu pendapatan berada di urutan ke-4 berdasarkan capaian persentasenya, kalau jumlah atau nominalnya tidak, karena kita bukan (kategori) APBD yang besar. Realisasi belanja kita nomor 10, dari 34 provinsi, artinya itu bagus,” paparnya.
Pria yang akrab disapa Bang Midji ini pun memperkirakan, bahwa pendapatan daerah provinsi ini bisa berada di urutan ke-5, dan untuk realisasi bisa masuk dalam 7 besar, hingga masa jabatannya berakhir pada tahun 2023 ini.
“Perkiraan saya, pada perhitungan terakhir nanti, pendapatan kita bisa nomor 5, belanja masih masuk 10 besar, bahkan mungkin 7 besar. Tahun 2022 bagus serapan anggarannya, di 2023 tadi saya sudah arahkan supaya cepat, percepat tender,” katanya.
Secara umum, Sutarmidji menyampaikan, bahwa capaian yang diperoleh Pemprov Kalbar selama tahun 2022 sudah lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saya rasa di tahun 2022 capaian kita bagus dibandingkan di tahun 2021. Serapan anggaran perkiraan saya akhirnya di atas, walaupun sekarang baru 92 persen lebih, kemudian kita di urutan 10 nasional, pendapatan kita di urutan 5, tetapi selesainya nanti diperkirakan setelah perhitungan-perhitungan sekitar diatas 95 persen,” katanya.
Begitupun dengan capaian-capaian lainnya di tahun 2022. Sutarmidji mengaku optimis, kalau di tahun 2023 ini, kinerja jajaran Pemprov Kalbar akan semakin baik lagi.
“Penghargaan dan penilaian dari pusat itu kita dapatkan lebih dari 50, termasuk MCP dari KPK itu yang sekarang sudah 92 persen. Perkiraan saya nanti, ketika keluar kita 94 persen. Survei Penilaian Integritas (SPI) itu kita urutan ke 5 terbaik di Indonesia dari 34 provinsi. Ini yang harus menjadi perhatian dari pemda,” terangnya.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), lanjut Sutarmidji, turut mengalami peningkatan kurang lebih Rp 700 miliar. Ia pun berharap di tahun 2023 ini, PAD dapat terus meningkat lagi.
“Perkiraan saya masih bisa meningkat Rp 200-an miliar. Jadi, dari yang kita targetkan 3 (ratusan) lebih, kalau semua komponen pajak daerah itu bisa dimaksimalkan. Seperti pajak permukaan, tata kelola aset, dan sebagainya,” ucapnya.
Lebih lanjut, Sutarmidji mengungkapkan, dari seluruh PAD tersebut, minimal ada yang 70 persen untuk daerah kabupaten/kota dibagi 30 persen, sehingga dari APBD Provinsi Kalbar Rp 6 triliun.
“Rp 1 triliun lebih itu sebenarnya untuk daerah kabupaten/kota, sehingga bagi hasil pajak untuk kabupaten/kota ini saya berharap seluruhnya digunakan untuk membangun infrastruktur,” kata dia.
“Jangan dibelanjakan untuk yang lain-lain. Kita diminta untuk mengevaluasi setidaknya kabupaten/Kota itu seharusnya belanja infrastruktur itu 40 persen,” sambungnya.
Sutarmidji meminta, jangan sampai ada kabupaten/kota yang belanja infrastrukturnya atau belanja modalnya itu tidak sebesar bagi hasil pajak yang ditransfer ke kabupaten/kota tersebut.
“Itu kalau daerah melakukan hal itu, tidak akan maju dia,” jelasnya. (Jau)
Comment