Home Buka Rakor GTRA Provinsi Bali, Menteri Nusron: Prioritaskan Masyarakat Miskin Sebagai Subjek TORA
Nasional    

Buka Rakor GTRA Provinsi Bali, Menteri Nusron: Prioritaskan Masyarakat Miskin Sebagai Subjek TORA

 Oleh : adminkalbaronline
Jumat, 28 November 2025
Buka Rakor GTRA Provinsi Bali, Menteri Nusron: Prioritaskan Masyarakat Miskin Sebagai Subjek TORA
WhatsApp Icon
Ukuran Font
Kecil Besar

KALBARONLINE.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Bali, Rabu (26/11/2025).

Dalam kesempatan itu, menteri Nusron meminta agar para kepala daerah dan anggota GTRA ikut memastikan subjek penerima Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) benar berasal dari kelompok yang berhak.

“Subjek TORA harus kita prioritaskan kepada masyarakat miskin dan mereka yang hidupnya bergantung pada tanah. Jangan sampai keputusan ini dipengaruhi tekanan atau kepentingan politik,” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Bali.

Keterlibatan tersebut sebagaimana sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2023. Perpres tersebut menyebutkan bahwa Ketua GTRA di tingkat daerah adalah kepala daerah secara ex-officio. Di tingkat pusat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bertindak sebagai Ketua GTRA, sedangkan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Ketua Harian.

Dalam struktur tersebut, lanjut dia, ATR/BPN memiliki mandat menyediakan dan menetapkan objek TORA, namun penetapan subjek penerima sepenuhnya berada pada kewenangan kepala daerah.

Menteri Nusron mengurai sejumlah persoalan yang masih muncul dalam pelaksanaan reforma agraria, salah satunya ketidaktepatan sasaran subjek TORA. Aturan sudah jelas bahwa penerima TORA harus memenuhi kriteria prioritas, antara lain warga yang tinggal di sekitar objek tanah; masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada tanah, baik petani maupun buruh tani; serta kelompok masyarakat miskin ekstrem yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kategori desil satu (sangat miskin) dan desil dua (miskin dan rentan).

Namun dalam praktiknya, Menteri Nusron menyoroti adanya intervensi dan tekanan politik lokal yang menyebabkan penetapan subjek tidak sesuai ketentuan. Situasi ini berpotensi memunculkan ketidakadilan baru dalam program reforma agraria.

“Jangan sampai karena tekanan politik lokal, orang-orang yang tidak tinggal di sekitar objek atau bukan petani justru mendapatkan jatah. Apalagi kalau yang mestinya menerima adalah mereka yang masuk desil satu dan desil dua,” tegasnya.

Di hadapan bupati, wali kota dan anggota GTRA se-Provinsi Bali, Menteri Nusron turut meminta agar penetapan subjek TORA dilakukan secara cermat dan berintegritas. Ia mengingatkan kepala daerah untuk tidak memasukkan nama-nama yang tidak memenuhi syarat hanya karena kedekatan politik atau imbal jasa.

“Kalau bisa diteliti betul oleh timnya, Pak Bupati. Pastikan penerima benar-benar tepat dan memberi manfaat,” pungkasnya.

Rangkaian acara Rakor GTRA Provinsi Bali turut diisi dengan penandatanganan komitmen bersama sertifikasi hak atas tanah antara BPN Provinsi Bali dan para kepala daerah secara simbolis sebagai bentuk penguatan komitmen program reforma agraria.

Selain itu, dilakukan pula launching integrasi NIB-NIK-NOP untuk Kota Denpasar sebagai upaya percepatan digitalisasi layanan pertanahan. Kedua kegiatan tersebut prosesinya disaksikan langsung oleh Menteri Nusron.

Agenda kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan 36 sertifikat hak atas tanah kepada penerima yang mewakili pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Bali.

Sertifikat tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Nusron, dengan didampingi Gubernur Bali, I Wayan Koster dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, I Made Daging.

Turut hadir mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Shamy Ardian. (Jau/*)

  • Tags:
  • Bagikan:
Pria Asal Benua Kayong Ditangkap di Kendawangan, Polisi Sita Sabu dan Ekstasi
Artikel Selanjutnya
Pria Asal Benua Kayong Ditangkap di Kendawangan, Polisi Sita Sabu dan Ekstasi
Jumat, 28 November 2025
Artikel Sebelumnya
Kota Denpasar Terapkan Integrasi NIB, NOP dan NIK, Menteri Nusron Jamin Adanya Kenaikan Pendapatan Daerah
Jumat, 28 November 2025
Kota Denpasar Terapkan Integrasi NIB, NOP dan NIK, Menteri Nusron Jamin Adanya Kenaikan Pendapatan Daerah

Berita terkait

Terbaru

Minggu, 07 Desember 2025
Dishub Pontianak Perketat Pengawasan Kendaraan...
Minggu, 07 Desember 2025
Pasipers Kodim Putussibau Hadiri Rapat...
Sabtu, 06 Desember 2025
Pemprov Kalbar Lakukan Penyegaran Kepala...
Sabtu, 06 Desember 2025
Gubernur Ria Norsan Tancap Gas...
Sabtu, 06 Desember 2025
Luxone, Kafe Jamu Pertama di...