Shopping cart
Your cart empty!
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menegaskan akan menindaklanjuti apabila menemukan indikasi pejabat yang tidak melaporkan data keuangannya secara benar. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila terdapat data atau informasi yang menjadi pemicu (trigger) adanya potensi ketidakpatuhan pajak.
Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalbar, Ahmad Khoiruddin, mengatakan pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk pejabat, pada dasarnya dilakukan berdasarkan data yang dilaporkan ke dalam sistem perpajakan.
"Memang agak susah ya. Kami melakukan pengawasan minimal berdasarkan data-data yang mereka masukkan ke dalam sistem. Karena itu yang tercover dan terlihat," kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, apabila terdapat data di luar laporan yang menunjukkan adanya potensi pajak yang belum dipenuhi, DJP akan menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Kalau terkait data-data di luar itu, harus ada data tertentu yang bisa kita jadikan sebagai trigger atau pemicu," ujarnya.
Ahmad mengatakan DJP juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk memperoleh informasi mengenai potensi perpajakan yang belum tergali.
"Harapannya ada kerja sama dengan rekan-rekan media. Ketika ada data yang terkait dengan potensi pajak, misalnya ada perusahaan baru yang belum terlihat pajaknya, tentu akan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan," katanya.
Ia menegaskan, langkah serupa juga berlaku bagi pejabat apabila ditemukan adanya data keuangan yang belum dilaporkan.
"Apalagi kalau pejabat-pejabat itu punya data-data keuangan yang belum dilaporkan, pasti akan kita kejar sampai dengan pemeriksaan," tegasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat menegaskan akan menindaklanjuti apabila menemukan indikasi pejabat yang tidak melaporkan data keuangannya secara benar. Pemeriksaan dapat dilakukan apabila terdapat data atau informasi yang menjadi pemicu (trigger) adanya potensi ketidakpatuhan pajak.
Kepala Seksi Data Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalbar, Ahmad Khoiruddin, mengatakan pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk pejabat, pada dasarnya dilakukan berdasarkan data yang dilaporkan ke dalam sistem perpajakan.
"Memang agak susah ya. Kami melakukan pengawasan minimal berdasarkan data-data yang mereka masukkan ke dalam sistem. Karena itu yang tercover dan terlihat," kata Ahmad kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
Ia menjelaskan, apabila terdapat data di luar laporan yang menunjukkan adanya potensi pajak yang belum dipenuhi, DJP akan menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Kalau terkait data-data di luar itu, harus ada data tertentu yang bisa kita jadikan sebagai trigger atau pemicu," ujarnya.
Ahmad mengatakan DJP juga membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk media, untuk memperoleh informasi mengenai potensi perpajakan yang belum tergali.
"Harapannya ada kerja sama dengan rekan-rekan media. Ketika ada data yang terkait dengan potensi pajak, misalnya ada perusahaan baru yang belum terlihat pajaknya, tentu akan kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan," katanya.
Ia menegaskan, langkah serupa juga berlaku bagi pejabat apabila ditemukan adanya data keuangan yang belum dilaporkan.
"Apalagi kalau pejabat-pejabat itu punya data-data keuangan yang belum dilaporkan, pasti akan kita kejar sampai dengan pemeriksaan," tegasnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓
Akses Full Berita Premium
✓
Tanpa Iklan yang menganggu
✓
Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Berita terkait
Waspada Penipuan Pajak, DJP Kalbar Tegaskan Tak Pernah Minta Data Lewat WA atau Telepon
Friday, 30 January 2026
Menkeu Purbaya Kejar 200 Penunggak Pajak Rp 60 Triliun, DJP: Beberapa Ada di Kalbar
Friday, 03 October 2025
Kejar Penyusunan APBD 2020, Sutarmidji Akan Tuntaskan Rotasi Pejabat Sebelum Agustus
Wednesday, 19 June 2019
ICW Dorong KPK Kejar Pejabat Lain yang Terlibat Korupsi Bansos Covid
Sunday, 06 December 2020
DJP Kalbar Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Kejari Ketapang
Friday, 22 March 2024
DJP Kalbar Serahkan Tersangka Penggelapan Pajak ke Kejari Ketapang
Friday, 22 March 2024
Ketua DPRD Kalbar Aloysius Minta DJP Segera Sosialisasikan Kenaikan PPN 12 Persen
Sunday, 29 December 2024
TKD Kalbar 2026 Dipangkas Rp 522 Miliar, DJP Dorong Pemprov Genjot PAD
Friday, 03 October 2025
DJP dan Pemkot Pontianak Jalin Kerjasama Optimalisasikan Pajak
Thursday, 27 August 2020
Comments (5)
-
Merrill Rayos 2 days ago ReplySed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
-
-
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.
