Pontianak

Tak Boleh Lagi Mengular di Badan Jalan, Antrean Solar Subsidi di Pontianak Diatur

	Oleh : Redaksi KalbarOnline
	Wednesday, 30 September 2026

Ukuran Font

Kecil Besar

KALBARONLINE.com – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pontianak mulai mengatur antrean kendaraan yang membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Kendaraan nantinya tidak boleh lagi mengantre hingga mengular dan mengganggu badan jalan.

Kepala Dishub Kota Pontianak Rendrayani mengatakan, pengaturan tersebut merupakan tindak lanjut Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2026 tentang ketentuan pembelian BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Kota Pontianak.

Surat edaran tersebut diterbitkan setelah banyaknya laporan masyarakat mengenai antrean kendaraan yang menggunakan badan jalan.

“Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari rapat Forum LLAJ sebelumnya yang dilaksanakan pada 14 September 2026,” kata Rendrayani, Selasa (29/9/2026).

Dalam penanganannya, Dishub berkoordinasi dengan Pertamina, asosiasi, Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), serta pemilik SPBU untuk mencari solusi agar antrean kendaraan tidak mengganggu lalu lintas.

Menurut Rendrayani, pengaturan antrean akan diserahkan kepada masing-masing SPBU dengan pengawasan dari Pertamina.

“Untuk pengaturan antrean, kita kembalikan kepada masing-masing SPBU dan nantinya akan diawasi oleh Pertamina,” ujarnya.

Perhatian utama berada pada kendaraan yang mengantre di luar area SPBU. Nantinya, area antrean di luar SPBU akan diberikan marka khusus.

Jumlah kendaraan yang diperbolehkan mengantre di luar area SPBU juga akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi.

Sebagai contoh, di SPBU Gretak 1, Sungai Jawi, maksimal 12 kendaraan diperbolehkan mengantre di luar area SPBU.

Sementara di SPBU Imam Bonjol, pengaturan dilakukan oleh pihak SPBU dengan ketentuan maksimal delapan kendaraan dalam waktu setengah jam.

“Jadi, untuk antrean di luar, tidak boleh sampai mengganggu badan jalan. Masing-masing SPBU mengatur sendiri antreannya, tetapi yang menjadi perhatian adalah kendaraan yang mengantre di luar badan jalan hanya diperbolehkan pada area yang sudah ditandai dengan marka,” jelasnya.

Dengan aturan tersebut, Dishub menegaskan tidak boleh lagi ada antrean kendaraan yang memanjang hingga mengganggu arus lalu lintas.

“Jadi, tidak boleh lagi ada kendaraan yang mengantre sepanjang Jalan Kom Yos Sudarso,” tegas Rendrayani.

Selain itu, Dishub juga menyiapkan langkah terhadap kendaraan yang tetap melanggar aturan antrean.

Rendrayani mengatakan mekanisme sanksi masih akan dikoordinasikan lebih lanjut. Namun, salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah kendaraan yang melanggar tidak dilayani untuk membeli BBM.

“Minimal, kendaraan yang melanggar tidak dilayani untuk pembelian BBM. Kalau tidak mendapatkan BBM, tentu mereka akan berpikir untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut,” katanya.

Selain pengaturan antrean, Dishub juga tengah menyiapkan sistem identifikasi kendaraan.

Nantinya, setiap kendaraan akan diberikan stiker yang memuat identitas pemilik kendaraan beserta kontak person.

Stiker tersebut diharapkan memudahkan petugas menghubungi pemilik kendaraan apabila ditemukan pelanggaran, seperti parkir atau mengantre di badan jalan.

“Jadi, ketika terjadi pelanggaran seperti parkir di badan jalan, kita bisa langsung berkoordinasi dengan pemilik kendaraan,” ujarnya.

Rendrayani mengatakan mekanisme pemberian stiker kendaraan tersebut masih dalam proses penyusunan bersama pihak terkait.

Ia berharap sistem tersebut dapat mencegah pemilik kendaraan meninggalkan kendaraannya begitu saja saat mengantre solar subsidi.

“Jangan sampai pemilik kendaraan beralasan sedang mengantre BBM, tetapi ternyata kendaraannya ditinggal tidur atau ditinggalkan begitu saja,” pungkasnya. (Lid)