Pontianak

Kecewa Dengan Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Orang Tua Murid : Anak Pintar Kalah Dengan Zonasi

	Oleh : Jauhari Fatria
	Rabu, 26 Juni 2019

Ukuran Font

Kecil Besar

KalbarOnline,

Pontianak – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 melalui sistem

zonasi sekolah menuai protes dan penolakan oleh masyarakat di sejumlah daerah

tak terkecuali di Kota Pontianak.

https://www.youtube.com/watch?v=ocrm8g6sp6M&feature=youtu.be

Pada Rabu (26/6/2019) pagi tadi, ratusan orang tua murid mendatangi

posko pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kalimantan Barat. Kedatangan mereka untuk mempertanyakan sistem

aplikasi zonasi yang digunakan pihak sekolah yang dinilai banyak menimbulkan

permasalahan, sehingga anak-anaknya terancam tidak dapat diterima sekolah.

Satu di antara orang tua murid, Elisabeth yang merupakan warga

Kecamatan Pontianak Utara ini mengaku kecewa dengan penerapan sistem zonasi

dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Elisabeth mengatakan, anaknya

tidak bisa diterima di SMA Negeri 5 padahal nilai kelulusan anaknya terbilang

tinggi sehingga layak untuk diterima di SMA negeri.

“Untuk sistem zonasi ini tidak bisa berlaku umum. Kita tidak

bisa disamakan dengan Jakarta yang sekolahnya banyak. Bandingkan saja dengan kami

di Pontianak Utara, SMA negeri hanya ada satu, dikeroyok oleh lima SMP negeri

dan swasta,” ujarnya saat diwawancarai.

Ia mencontohkan bahwa dalam setahun ada 1500-1700 siswa yang

tamat SMP di Pontianak Utara, sementara penerimaan murid baru di SMA Negeri 5 hanya

300an lebih.

“Jadi 1000an lebih anak yang lainnya ini mau dikemanakan,

apakah mau disuruh jadi gembel. Sedangkan negara mewajibkan 12 tahun belajar. Penerimaan

di sekolah swasta juga sudah tutup, biaya pun sangat mahal,” tukasnya.

“Sebenarnya Gubernur dan Dewan harus punya kebijakan sendiri,

buat apa kita punya Gubernur dan Dewan tapi tak mengerti daerah kita dan

memperjuangkan rakyat. Akhirnya anak-anak ini mau diapakan, ini baru di Pontianak

Utara, belum lagi di Pontianak Barat,” timpalnya.

Atas kejadian ini, Elisabeth sampai-sampai menyatakan bahwa ujian

nasional serasa tidak ada gunanya lantaran nilai kelulusan yang tinggi tak

menjamin anak bisa diterima di SMA negeri.

“Jadi sekarang anak-anak ujian tidak ada gunanya, belajar

capek-capek, les sana-sini, keluarkan duit, dapat nilai tinggi pun tidak

diterima. Meskipun nilai tinggi, tak menjamin bisa diterima, percuma jadi anak

pintar, kalah dengan sistem zonasi,” cecarnya.

“Tidak setuju saya, kalau anak kita pintar tapi kalah dengan

sistem zonasi. Supaya semua tercover, harusnya kuota zonasi 40 persen, kuota seleksi

nilai 40 persen, sisanya untuk prestasi dan perpindahan orang tua, jadi

semuanya tercover, jangan sampai anak-anak kita belajar pintar-pintar tapi kalah

dengan sistem zonasi,” tandasnya.

Sementara Muhammad Yunus, satu di antara orang tua murid

lainnya ini menganggap, sistem zonasi yang diterapkan sekolah tidak akurat.

Pasalnya, jarak rumahnya dari SMA Negeri 2 Kota Pontianak, berdasarkan aplikasi

zonasi menjadi jauh sampai 3 kilometer, padahal faktanya dari Jalan Srikaya ke

SMA Negeri 2 Pontianak tidak sampai 1 kilometer. Tidak akuratnya sistem

aplikasi zonasi ini mengakibatkan anaknya tidak dapat diterima di sekolah tersebut.

“Rutenya jika menggunakan aplikasi harus mutar lewat depan

ke sekolah. Padahal bisa lewat belakang yang lebih dekat,” kata Yunus, Rabu

siang.

Meskipun posko pengaduan PPDB Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kalimantan Barat buka pukul 09.00 WIB, namun Muhammad Yunus berama

orang tua murid lainnya telah menunggu sejak pukul 06.00 WIB. Keluhan mereka

rata-rata sama.

“Kami ini khawatir, anak kami tidak bisa sekolah, karena

sistem zonasi ini. Ada pun sekolah swasta yang menjadi alternatif, tapi

biayanya mahal,” tutup dia. (Fai)