Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Redaksi KalbarOnline |
| Sabtu, 24 Oktober 2020 |
KalbarOnline.com – Demo di Thailand belum surut. Namun, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha memilih untuk mencabut dekrit darurat yang diterapkan sejak Kamis (15/10). Pemerintah Thailand mengklaim bahwa kebijakan yang melarang berkumpul lebih dari 5 orang itu dihentikan. Sebab, situasi saat ini sudah membaik.
”Status darurat telah menurun dan berakhir menjadi situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara bisa menegakkan hukum seperti biasa,” bunyi pernyataan dari pemerintah Thailand kemarin (22/10) seperti dikutip Agence France-Presse.
Prayuth sudah mengindikasikan akan mencabut kebijakan tersebut Rabu (21/10) saat tampil di salah satu saluran televisi. Menurut dia, itu adalah bagian dari langkah untuk meredakan ketegangan. Penegak hukum tidak mungkin menangkap ribuan orang dan memenjarakan mereka karena melanggar dekrit. Hanya beberapa orang, yakni pentolan aktivis yang akhirnya ditahan.
Dekrit itu memang membuat citra Prayuth dan pemerintah kian buruk. Terlebih, penggunaan water cannon pada demonstran yang tak bersenjata menjadi sorotan seantero negeri. Prayuth rencananya menggelar sidang parlemen luar biasa Senin (26/10) untuk mendiskusikan krisis yang terjadi saat ini.
Aksi protes masih terjadi di beberapa titik kemarin meski jumlahnya tidak sebanyak sehari sebelumnya. Salah satu organisasi, Free Youth, memaparkan bahwa pencabutan dekrit tidak berarti apa-apa. Sebab, pemerintah belum merespons tuntutan pro demokrasi. Mulai pembubaran pemerintahan, turunnya Prayuth sebagai PM, hingga reformasi kerajaan.
Saksikan video menarik berikut ini:
KalbarOnline.com – Demo di Thailand belum surut. Namun, Perdana Menteri (PM) Thailand Prayuth Chan-o-cha memilih untuk mencabut dekrit darurat yang diterapkan sejak Kamis (15/10). Pemerintah Thailand mengklaim bahwa kebijakan yang melarang berkumpul lebih dari 5 orang itu dihentikan. Sebab, situasi saat ini sudah membaik.
”Status darurat telah menurun dan berakhir menjadi situasi di mana pejabat pemerintah dan lembaga negara bisa menegakkan hukum seperti biasa,” bunyi pernyataan dari pemerintah Thailand kemarin (22/10) seperti dikutip Agence France-Presse.
Prayuth sudah mengindikasikan akan mencabut kebijakan tersebut Rabu (21/10) saat tampil di salah satu saluran televisi. Menurut dia, itu adalah bagian dari langkah untuk meredakan ketegangan. Penegak hukum tidak mungkin menangkap ribuan orang dan memenjarakan mereka karena melanggar dekrit. Hanya beberapa orang, yakni pentolan aktivis yang akhirnya ditahan.
Dekrit itu memang membuat citra Prayuth dan pemerintah kian buruk. Terlebih, penggunaan water cannon pada demonstran yang tak bersenjata menjadi sorotan seantero negeri. Prayuth rencananya menggelar sidang parlemen luar biasa Senin (26/10) untuk mendiskusikan krisis yang terjadi saat ini.
Aksi protes masih terjadi di beberapa titik kemarin meski jumlahnya tidak sebanyak sehari sebelumnya. Salah satu organisasi, Free Youth, memaparkan bahwa pencabutan dekrit tidak berarti apa-apa. Sebab, pemerintah belum merespons tuntutan pro demokrasi. Mulai pembubaran pemerintahan, turunnya Prayuth sebagai PM, hingga reformasi kerajaan.
Saksikan video menarik berikut ini:
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini