KALBARONLINE.com – Polemik distribusi gas elpiji 3 kilogram (Kg) belakangan ini tengah menjadi sorotan. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Zulfydar Zaidar Mochtar meminta pemerintah untuk serius mempermudah jalur distribusi gas elpiji 3 Kg hingga sampai ke masyarakat.
Zulfydar menilai, kebijakan pelarangan itu seharusnya memang tidak perlu terjadi. Lantaran pengecer memiliki peran sebagai kepanjangan tangan distribusi gas elpiji 3 Kg.
“Kebijakan pelarangan ini tidak wajar dan tidak seharusnya demikian. Kita tidak boleh curiga dengan masyarakat karena masyarakat pun mencari jalan keluar dengan caranya sendiri sementara ini jadi kita harus berupaya memperkuat fundamental masyarakat,” ungkapnya.
Ditegaskan Zulfydar, pemerintah tetap harus melakukan kontrol dan pemantauan distribusi gas elpiji 3 Kg agar tepat sasaran. Pemerintah lewat Pertamina bisa memantau agen dan pangkalan untuk memastikan distribusi. Begitupun dengan pasokan dari luar Kalbar harus dilakukan pengecekan secara rutin.
“Sehingga Kalbar tidak terjadi kekurangan pasokan gas elpiji untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya jika pasokan terhambat maka akan bisa berdampak pada kelangkaan gas elpiji di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
“Kita berharap pemerintah bisa menambah jumlah kuota agen dan pangkalan gas elpiji di Kalbar,” tambah Zulfydar.
Selain kuota, Zulfydar pun meminta pemerintah untuk menambah jumlah agen dan pangkalan di setiap wilayah. Dengan semakin banyak agen dan pangkalan akan semakin memperbesar jangkauan distribusi. Misalnya di Kota Pontianak yang memiliki 29 kelurahan dan enam kecamatan.
“Untuk pendistribusian kalau memungkinkan memang pemerintah harus memperbesar, pangkalan-pangkalan diperbanyak agar distribusi semakin besar,” kata Zulfydar.
Zulfydar juga meminta upaya antisipasi harus dilakukan pada saat hari-hari besar keagamaan. Lantaran saat momentum itu permintaan gas elpiji akan meningkat seiring penambahan kebutuhan masyarakat. Maka upaya-upaya antisipasi harus dilakukan Pertamina secara matang.
“Kalbar seharusnya sudah tidak ada lagi yang namanya kekurangan karena jumlah yang dibutuhkan terjadi penambahan yang cukup signifikan terhadap kebutuhan masyarakat Kalbar,” pungkasnya. (Lid)
Comment