Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Disclaimers
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Limitation on Liability
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Copyright Policy
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
General
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
HomeKasus TPPU Tambang Emas Rp 25,8 Triliun Terungkap, Zulfydar Dorong Legalitas WPR
Pontianak
Kasus TPPU Tambang Emas Rp 25,8 Triliun Terungkap, Zulfydar Dorong Legalitas WPR
Oleh : Redaksi KalbarOnline
Selasa, 24 Februari 2026
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp kalbaronline.com
Ukuran Font
KecilBesar
KALBARONLINE.com - Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat yang berhasil diungkap Bareskrim Polri dengan nilai fantastis mencapai Rp 25,8 triliun, mendapat perhatian serius dari DPRD Kalbar.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar menilai, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam emas di Kalbar yang selama ini belum tergarap secara maksimal untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
“Jumlahnya signifikan, sampai Rp 25,8 triliun. Kalau itu demikian, artinya dari sisi potensi pendapatan bahwa sumber daya alam kita dari emas saja di Kalbar sesungguhnya sangat besar, dan itu baru dari sisi yang teridentifikasi,” ujar Zulfydar menanggapi temuan Mabes Polri, kemarin.
Meski begitu ia mengingatkan, agar proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum berjalan transparan dan berbasis data yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Datanya harus benar-benar jelas dan bisa dikaitkan dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Menurut politisi PAN tersebut, besarnya potensi ekonomi dari sektor emas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk membuka ruang legal bagi tambang rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan sistem yang tertata dan pengawasan ketat.
Selama ini, kata dia, usulan WPR baru muncul dari Kapuas Hulu dan Ketapang. Namun peluang tersebut terbuka bagi kabupaten lain di Kalbar jika memang memiliki potensi yang sama.
“Tambang rakyat ini seharusnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat Kalbar, tentu dengan aturan dan mekanisme dari pemerintah,” katanya.
Ia menilai legalisasi tambang rakyat justru dapat membuat pembagian keuntungan menjadi lebih jelas, baik untuk masyarakat, daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Selain itu, langkah tersebut juga bisa mencegah kerugian negara akibat praktik ilegal.
“Legalkan saja, lalu atur mekanismenya. Berapa untuk masyarakat, daerah, provinsi, dan pusat. Jadi semua dapat manfaat,” ujarnya.
Namun demikian, Zulfydar mengingatkan persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti penggunaan merkuri yang kerap menjadi sumber pencemaran dalam aktivitas tambang emas ilegal.
“Air yang mengandung merkuri harus ditangani dengan baik. Sumber pencemarannya harus diidentifikasi secara akurat supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan,” katanya.
Menurutnya, legalisasi harus dibarengi pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah agar tidak memicu kerusakan ekologis jangka panjang.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara besarnya dugaan perputaran uang dari tambang ilegal dengan pendapatan daerah. Zulfydar membandingkan nilai transaksi Rp 25,8 triliun dengan APBD Kalbar yang hanya sekitar Rp 5,8 triliun.
“Kalau angkanya benar sebesar itu, berarti potensinya luar biasa. Tapi dari sisi ekonomi, pendapatan asli daerah justru tidak dapat apa-apa,” ujarnya.
Ia menegaskan, jangan sampai dampak masalah terjadi di Kalbar, sementara hasil ekonominya justru dinikmati pihak lain di luar daerah.
“Jangan sampai masalahnya di Kalbar, barangnya keluar, tapi hasilnya tidak kembali secara adil. Itu tidak fair,” tegasnya. (Lid)
KALBARONLINE.com - Kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari aktivitas tambang emas ilegal di Kalimantan Barat yang berhasil diungkap Bareskrim Polri dengan nilai fantastis mencapai Rp 25,8 triliun, mendapat perhatian serius dari DPRD Kalbar.
Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Zulfydar Zaidar Mochtar menilai, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi sumber daya alam emas di Kalbar yang selama ini belum tergarap secara maksimal untuk kepentingan daerah dan masyarakat.
“Jumlahnya signifikan, sampai Rp 25,8 triliun. Kalau itu demikian, artinya dari sisi potensi pendapatan bahwa sumber daya alam kita dari emas saja di Kalbar sesungguhnya sangat besar, dan itu baru dari sisi yang teridentifikasi,” ujar Zulfydar menanggapi temuan Mabes Polri, kemarin.
Meski begitu ia mengingatkan, agar proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum berjalan transparan dan berbasis data yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
“Datanya harus benar-benar jelas dan bisa dikaitkan dengan fakta di lapangan,” tegasnya.
Menurut politisi PAN tersebut, besarnya potensi ekonomi dari sektor emas seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah pusat untuk membuka ruang legal bagi tambang rakyat melalui Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dengan sistem yang tertata dan pengawasan ketat.
Selama ini, kata dia, usulan WPR baru muncul dari Kapuas Hulu dan Ketapang. Namun peluang tersebut terbuka bagi kabupaten lain di Kalbar jika memang memiliki potensi yang sama.
“Tambang rakyat ini seharusnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat Kalbar, tentu dengan aturan dan mekanisme dari pemerintah,” katanya.
Ia menilai legalisasi tambang rakyat justru dapat membuat pembagian keuntungan menjadi lebih jelas, baik untuk masyarakat, daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat. Selain itu, langkah tersebut juga bisa mencegah kerugian negara akibat praktik ilegal.
“Legalkan saja, lalu atur mekanismenya. Berapa untuk masyarakat, daerah, provinsi, dan pusat. Jadi semua dapat manfaat,” ujarnya.
Namun demikian, Zulfydar mengingatkan persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan. Ia menyoroti penggunaan merkuri yang kerap menjadi sumber pencemaran dalam aktivitas tambang emas ilegal.
“Air yang mengandung merkuri harus ditangani dengan baik. Sumber pencemarannya harus diidentifikasi secara akurat supaya tidak menimbulkan masalah lingkungan,” katanya.
Menurutnya, legalisasi harus dibarengi pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah agar tidak memicu kerusakan ekologis jangka panjang.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara besarnya dugaan perputaran uang dari tambang ilegal dengan pendapatan daerah. Zulfydar membandingkan nilai transaksi Rp 25,8 triliun dengan APBD Kalbar yang hanya sekitar Rp 5,8 triliun.
“Kalau angkanya benar sebesar itu, berarti potensinya luar biasa. Tapi dari sisi ekonomi, pendapatan asli daerah justru tidak dapat apa-apa,” ujarnya.
Ia menegaskan, jangan sampai dampak masalah terjadi di Kalbar, sementara hasil ekonominya justru dinikmati pihak lain di luar daerah.
“Jangan sampai masalahnya di Kalbar, barangnya keluar, tapi hasilnya tidak kembali secara adil. Itu tidak fair,” tegasnya. (Lid)
Kalbar Online Premium Access
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini
✓Akses Full Berita Premium
✓Tanpa Iklan yang menganggu
✓Akses multiplatform: Web, iOS & Android
Akses gratis berakhir dalam: 05:00
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah melakukan pembayaran. Transaksi Anda telah berhasil diproses.
ID Transaksi
Tanggal27 Mei 2023, 14:30 WIB
Metode PembayaranKartu Kredit (****1234)
Jumlah
Kamu Akan dialihkan ke Invoice & Link Full akses pembayaran dalam Detik atau Klik Manual
Akses Berita Premium
Lakukan pembayaran Rp2.000 untuk membuka kunci berita lengkap
Menunggu pembayaran
Scan Kode QRIS berikut:
Dapat digunakan dengan Aplikasi pembayaran
Pembayaran Berhasil!
Terima kasih telah berlangganan. Sekarang Anda dapat mengakses berita lengkap.
Artikel Selanjutnya
49 Naga Bersinar Siap Meriahkan Cap Go Meh Pontianak, Dimulai Usai Tarawih
Selasa, 24 Februari 2026
Artikel Sebelumnya
Ketua IKAMI Sulsel Mempawah Desak Segera Audit Perumdam Tirta Galaherang
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error
sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam,
eaque ipsa
quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
vitae dicta sunt
explicabo.
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem
accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab
illo
inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt
explicabo.
