Shopping cart
Your cart empty!
Terms of use dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Recusandae provident ullam aperiam quo ad non corrupti sit vel quam repellat ipsa quod sed, repellendus adipisci, ducimus ea modi odio assumenda.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, cum esse possimus officiis amet ea voluptatibus libero! Dolorum assumenda esse, deserunt ipsum ad iusto! Praesentium error nobis tenetur at, quis nostrum facere excepturi architecto totam.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Inventore, soluta alias eaque modi ipsum sint iusto fugiat vero velit rerum.
Do you agree to our terms? Sign up
|
|
Oleh : Jauhari Fatria |
| Rabu, 30 Mei 2018 |
Rajuliansyah: Kami Masih Menunggu Peraturan Baru
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah kepada KalbarOnline mengatakan bahwa persoalan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Badan Pengelola Perbatasan (BPP) yang sudah lama dibubarkan perlu dibentuk kembali.
“Mengingat Kabupaten Kapuas Hulu sering dilanda banjir dan bencana alam lainnya. Kalau Badan Pengelola Perbatasan pun juga perlu dibentuk, karena Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kedua Badan tersebut merupakan program kerja dari Pemerintah Pusat yang harus dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu,” ucapnya, saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (30/5).
Rajuli menambahkan bahwa DPRD sangat mendukung dibentuknya BPBD dan BPP untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kapuas Hulu.
“Juga tetapi kami masih menunggu regulasi aturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kalbar,” pungkasnya. (Ishaq)
Rajuliansyah: Kami Masih Menunggu Peraturan Baru
KalbarOnline, Kapuas Hulu – Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rajuliansyah kepada KalbarOnline mengatakan bahwa persoalan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) maupun Badan Pengelola Perbatasan (BPP) yang sudah lama dibubarkan perlu dibentuk kembali.
“Mengingat Kabupaten Kapuas Hulu sering dilanda banjir dan bencana alam lainnya. Kalau Badan Pengelola Perbatasan pun juga perlu dibentuk, karena Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan kedua Badan tersebut merupakan program kerja dari Pemerintah Pusat yang harus dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu,” ucapnya, saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Rabu (30/5).
Rajuli menambahkan bahwa DPRD sangat mendukung dibentuknya BPBD dan BPP untuk kepentingan daerah dan masyarakat Kapuas Hulu.
“Juga tetapi kami masih menunggu regulasi aturan dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Kalbar,” pungkasnya. (Ishaq)
Bayar Sekarang, Tahu Lebih Banyak
Masukkan nomor WhatsApp Anda untuk mendapatkan akses penuh ke berita premium ini